Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Laporan : Dedi S
GEMAS – MUARAENIM
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Muara Enim harus menelan kecewaan, pasalnya pengajuan pinjam pakai salah satu gedung aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim yakni Eks Rumah Dinas Duk Capil yang di rencanakan akan dijadikan Kantor Sekretariat PWI Kabupaten Muara Enim belum dapat terealiasi disebabkan masih menunggu proses birokrasi.
Hal tersebut terungkap pada kegiatan audensi pengurus PWI Kabupaten Muara Enim pada Selasa (05/11/2019) di ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda Muara Enim dengan Plt Bupati Muara Enim didampingi Kabag Humas dan Protokol Arie Irawan, S.STp, M.Si bersama Kabid Hubungan Komunikasi Publik.
Pada Sambutannya Ketua PWI Kabupaten Muara Enim Siswanto, SE mengungkapkan bahwa Pengurus PWI Muara Enim sampai saat ini belum memiliki kantor tetap, dan ia juga mengungkapkan hanya PWI Kabupaten Muara Enim yang belum memiliki gedung Kantor Sekretariat di Sumatera Selatan, berbeda dengan Pengurus PWI Kabupaten Kota lain semua telah memiliki gedung sendiri.
“Dengan pertemuan ini kami berharap dapat meminjam pakai salah satu gedung milik Pemkab. Muara Enim yakni Eks Rumdin Dukcapil yang telah kami cek ke lapangan memang terbengkalai,” ujar Siswanto Kemudian.
Pada kesempatan ini pula ia menyampaikan bahwa PWI Kabupaten Muara Enim telah menyusun berbagai program kerja diantaranya PWI Peduli, mengikuti agenda Kegiatan PORWADA di Lubuk Lingau, PORWANAS di Surabaya, Hari PERS Nasional Papua, berbagai Lomba memeriahkan HUT Kabupaten Muara Enim sekaligus Persiapan PORWADA dan PORWANAS tahun 2020 mendatang.
“Namun satu hal juga sangat membuat kami kecewa bahwa pengajuan dana hibah PWI yang diajukan melalui Kominfo untuk tahun 2020 tidak terealisasi, hal tersebut sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait seperti Kadin Kominfo dan Kepala Bappeda mengatakan bahwa hal proposal dana hibah PWI sudah diajukan ke Tim TPAD yang anggotanya Sekda Muara Enim, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda selaku penentu kebijakan, namun sangat disesalkan dana hibah itu tidak tercover, untuk itu kami juga meminta penjelasan terkait dana hibah PWI Kabupaten Muara Enim yang dicoret tersebut, ungkapnya
Untuk diketahui lanjutnya, bahwa dana hibah tersebut akan dipergunakan untuk melaksanakan program PWI Kabupaten Muara Enim ke depan, maka pada kesempatan ini ia mempertanyakannya dan sekaligus meminta solusinya.
“Kami PWI meminta solusinya perihal polemik ini,”tandasnya.
Menanggapi hal tersebut Plt Bupati Muara Enim H. Juarsah, SH menyatakan akan mengkaji usulan dan keinginan pinjam pakai gedung eks Rumdin Dukcapil tersebut dan akan dipelajari lebih dahulu dan akan mengkoordinasikannya ke bagian aset.
“Karena pinjam pakai aset harus jelas keperuntukannya, aturan pinjam pakai tersebut sangat jelas dan ketat dikarena ada beberapa aset Pemkab masih berada dipihak-pihak lain,” kata Juarsah
Pemkab Muara Enim lanjut Juarsah, akan mendukung dan mensuport semua program PWI Muara Enim, walaupun dana hibah PWI Kabupaten Muara Enim tidak terealisasi, dan dapat diajukan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 mendatang.
“Semoga PWI kab Muara Enim dapat bersinergi dengan Pemkab Muara Enim dalam membangun Kabupaten Muara Enin dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Berdaya Saing, Mandiri, Agamis dan sejahtera,” tutupnya.
Untuk diketahui, Menurut sebagaian Pengurus PWI Kabupaten Muara Enim mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkesan kurang peduli dengan Wartawan karena usulan pengajuan pembangunan dan pinjam pakai Gedung Sekretariat PWI Muara Enim sudah diusulkan dari beberapa Kepala Daerah atau Bupati dari zaman kepemimpinan H. Kalamuddin Djinab, SH kemudian Ir H. Muzakir Sai Sohar dan beberapa waktu lalu dengan Ir. H. Ahmad Yani belum dapat menganggarkan pembangunan gedung Sekretariat PWI, sementara pembangunan gedung ormas dan organisasi lain sudah terealisasi.
Ditambah lagi dana hibah PWI tidak dikabulkan, jika dana akan diajukan pada ABT terlalu lama karena kegiatan program PWI baik tingkat Kabupaten, provinsi maupun Nasional terjadwal dan dilaksanakan pada rentang waktu Januari sampai Mei, sedangkan ABT didapat antara bulan Oktober sampai Desember, hal itu tentunya tidak akan mampu membantu program PWI Muara Enim, jelas Mereka.
Editor : Ivi Hamzah
