PALEMBANG, Jodanews – Guna mengembangkan kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan kelembagaan, hari ini Selasa (15/8) secara langsung Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Ishak Mekki membuka resmi kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Swarna Dwipa.
Kegiatan penguatan kelembagaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan menyamakan visi dan misi, yang berujung pada koordinasi dan komunikasi penguatan kelembagaan. Dalam kata sambutannya Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Ishak Mekki mengharapkan, apa yang menjadi topik dalam penguatan kelembagaan ini nantinya memenuhi kapasitas yang harus dibekali ilmu pengetahuan keterampilan dan juga sikap prilaku yang ditingkatkan.
Ia juga menuturkan, Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Sumsel merupakan ujung tombak yang menjadi cerminan dalam hal peningkatan pelayanan publik yang baik, lancar dan berkualitas. “Jadi ini aparatur harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan berbagai macam cara, diiringi sikap dan prilaku yang harus bersamaan,” tuturnya
Saat ini pula, Lanjut Ishak, Indonesia menghadapi globalisasi, dimana Aparatur Pemerintah dituntut menguasai tekhnologi dan informasi, terutama prioritas yang harus dikuasai oleh Aparatur Pemerintah adalah peningkatan pelayanan publik. “Untuk itu harapan saya untuk meningkatkan kapasitas di kantornya, instansinya masing-masing,” harapnya
Sementara Kasubdit Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Ditje Polpum Siti Zahro, M. Si membacakan sambutan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan, kegiatan tersebut memiliki strategis dan penting dalam meningkatkan kapasitas kemampuan, wawasan aparatur Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan di daerah, dimana terjadinya penyamaan langkah dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini pula dikatakannya memiliki peranan penting dalam upaya penguatan permasalahan yang timbul dalam hubungan kelembagaan bidang kewaspadaan nasional.
“Harapannya kegiatan ini dapat mengelaborasi mengenali segala macam permasalahan yang menjadi penghambat dalam fungsi koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam penanganan kewaspadaan nasional,” tegasnya
Terdapat dua strategi yaitu penguatan internal dan eksternal, masih Siti Zahro, dimana penguatan internal lebih meningkatkan penguatan sumber daya aparatur dalam bidang kewaspadaan nasional. Berbagai pendekatan dan pelatihan sangat dibutuhkan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Lain halnya dengan penguatan eksternal yang lebih menitikberatkan pada penguatan koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait.
“Fungsi koordinasi dan sinergitas aparatur Pemerintah Daerah dengan TNI dan Polri, merupakan kunci utama dalam sukses penguatan kelembagaan maupun kewaspadaan nasional,” pungkasnya
(Laporan: Prima /Humas Pemprov)
(Editor: Rama)