Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
LAHAT, Ampera Sumsel – Rapat Kerja (Rakor) yang diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Lahat dengan anggota PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutas Suara) kecamatan Merapi Barat dan Selatan dipantau serius puhak Panwaslucam.
Dalam Raker yang digelar digedung pertemuan Pemkab Lahat Jum’at (17 /11) tidak hanya pembekalan kesiapan menjelang Pemilukada yang diberikan melainkan para anggota PPK dan PPS diberi pelatihan tentang cara pembentukan sekretarian dan pengolahan anggaran kerja.
Ketua Panwaslu kabupaten Lahat Sepsata Andrian,SE melalui ketua Panwascam Merapi Barat Eva Metrianie,SE mengatakan, pengawasan Raker KPU dan PPK serta PPS merupakan salah satu tugas Panwascam karenanya jalannya Raker harus benar – benar dilantau apakah para peserta yang hadir benar – benar sesuai dengan data yang ada.
“Alhandulilah untuk PPK dan PPS kecamatan Merapi Barat semuanya hadir dan sesuai data yang ada. Raker ini sangat bagus diikuti para peserta agar tidak terjadi Miscomunikasi dalam melaksanakan tugas,”ujarnya didampingi Divisi Pengawasan Feri dan divisi PelanggaranSuparman S Pd.
Dijelaskannya, untuk pengawasan akan terus dilakukan pada semua tahapan Pilkada dan Pilgub. Untuk agenda terdekat adalah data tentang calon perseorangan sehingga pihak Panwaslucam akan ikut mensikronkan data yang ada apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.
” Materi yang disampaikan nara sumber dari KPU sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sangat bermanfaat sebagai bekal untuk melaksanakan tugas dilapangan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja anggota Panwaslucam,”imbuhnya didampingi anggota Panwascam Merapi Timur dan Selatan.
Ketua KPU Lahat Syamsu rizal Nuzir,SE melalui komisioner Jalaludin, SE menuturkan, para peserta yang hadir dalam Raker berjumlah 141 peserta dari Tiga kecamatan yakni Merapi Barat, Timur dan Selatan. Pelatihan yang diberikan dapat dijadikan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya karena para anggota PPK dan PPS memiliki kewenangan khususnya dalan mengelola anggaran dikecamatan masing-masing.
“Yang pasti dalan organisasi harus memiliki tanggung jawab serta bekerja bersama dan jangan menganggap profesi PPK dan PPS adalah bekerja yang kemudian menerima gaji sedangkan tanggung jawab adalah tugas ketua. Harus digaris bawagi jika memakai aset negara seperri kantor dan fasilitas maka KPU tidak akan mengeluarkan anggarannya,” pungkasnya.
Prima
