Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
PALEMBANG, Ampera Sumsel–. Adanya kekurangan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Sumatera Selatan dibantah langsung Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Prof Dr Zudan Fakrullah. Saat ini perekaman KTP Elektronik di Sumsel mencapai 90 persen, diharapkan tahun ini selesai sehingga Sumsel harus mengejar 10 persen.
“Saya optimis di waktu 6 bulan ini 10 persen tercapai jadi kira-kira 5,8 juta itu bisa terekam semuanya dan KTP elektroniknya bisa dibagikan,” tegas Dirjen Dukcapil Zudan Fakrullah saat rapat teknis pembinaan kapasitas sumberdaya Aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Provinsi sumsel, ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas aparatur terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan, Jumat (14/7).
Lanjut Zudan Fakrullah, pemerintah sudah berikan banyak kemudahan yakni pelayanan gratis dan dalam satu hari sudah bisa selesai, cukup membawa kartu keluarga, buku nikah atau surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat keterangan kelahiran.
“Layanan administrasi kependudukan itu gratis. Kalau ada masyarakat yang memungut biaya atau masyarakat yang dimintai membayar pasti itu pungli jadi saya pastikan semua layanan dukcapil itu gratis,” ujarnya.
Selain itu, untuk seluruh Sumsel masih tersedia 118.000 keping blangko KTP Elektronik sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan blangko.
“Kita berharap juga Dinas Dukcapil lebih aktif lagi menyediakan pelayanan good life nomor WhatsApp atau HP untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat juga harus aktif menanyakan dan mengurus agar bisa segera selesai,” tegasnya.
Sebelumnya masyarakat Palembang mengeluhkan langkanya blanko KTP sehingga mereka kesulitan untuk punya identitas. Kalau pun ada, diduga ada jual beli untuk mendapatkannya.
Salah satu warga bernama Bara mengaku harus menyerahkan uang sebesar Rp200 ribu untuk biaya pengurusan pencetakkan KTP-el.
Karena kebutuhan mendesak, Bara pun mengikuti tawaran salah satu petugas yang ada di kantor yang terletak di jalan Demang Lebar Daun tersebut.
“Pertama saya harus menunggu cukup lama hampir dua bulan untuk mendapatkan KTP-el. Karena mendesak sayapun menanyakannya ke salah satu petugas dan mendapat tawaran untuk melakukan cetak KTP-el jalur belakang dengan biaya Rp200 ribu,” jelasnya.
Meski menerima tawaran, Bara merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh petugas Disdukcapil, artinya alasan kehabisan blanko hanyalah trik untuk mencari keuntungan dari proses pencetakkan KTP-el.
“Selama ini saya menunggu lama, karena memang mereka minta uang. Setelah saya menyetujui dan menyerahkan permintaan salah satu oknum tersebut, kurang dari dua hari saya mendapatkan KTP-el yang saya tunggu sejak dua bulan yang lalu,” tuturnya.
Tidak hanya sampai disana, berdasarkan penyusuran tim, ternyata hal yang sama dialami warga lainnya yang mengurus KTP-el untuk sepupunya. Berulang kali ia mendatangi Disdukcapil Kota Palembang namun ia mendapat jawaban jika blanko kosong. Dalih petugas, masih terjadi kisruh di tingkat pusat, sehingga KTP-el belum dapat didistribusikan ke tingkat daerah.
Mamang mengaku mengenal salah satu oknum Satpol PP yang memberinya jalan untuk mengurus KTP-el dengan biaya Rp200 ribu. Dua hari berselang, KTP-el untuk sepupunya telah jadi dan diantarkan oleh oknum Satpol PP tersebut ke rumahnya. Informasi yang didapat, oknum tersebut menyetor uang kepada petugas di bagian pencetakan.
Disanalah terjadi permainan, dimana Blangko KTP-el diduga diperjual belikan. Konon, untuk warga yang membutuhkan, seperti untuk pembuatan paspor, dan beberapa keperluan mendesak lain, harganya bisa lebih mahal. Termasuk bagi warga keturunan yang bisa mencapai Rp500 ribu untuk sekali pencetakan.
“Dari salah satu petugas Satpol PP itu, ia mengungkapkan blangko itu sebenarnya ada, tinggal dicetak. Tapi tergantung kebutuhan. Seolah-olah dijadikan jual beli,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Disdukcapil Kota Palembang Ali Subri membantah jika blanko KTP-el saat ini masih ada diperjualbelikan.
“Kami sekarang masih menunggu tambahan blank KTP-el. Memang awal 2017 ada 1.000 blanko. Namun dari petunjuk Mendagri 1.000 blanko tersebut untuk Print Ready Record (PRR),” tuturnya.
Adanya tawaran dari oknum petugas terkait pencetakkan KTP-el dengan membayar uang, tidak dapat dibenarkan. Bahkan, jika hal itu dilakukan oleh petugas dari Kecamatan.
“KTP-el itu kami yang mencetak dan sekarang kami saja masih menunggu blanko nya. Jika pun nanti ada, harus menunggu petunjuk teknisnya. Jika ada oknum yang seperti itu, laporkan polisi saja,” imbuhnya.
Kabar yang menyebutkan dugaan praktik jual beli blanko membuat Wakil Walikota Fitrianti Agustinda turun tangan untuk memastikan hal itu. Pasalnya, informasi terkait adanya praktik jual beli pencetakkan Kartu Tanda Penduduk Penduduk elektronik (KTP-el) sudah terdengar akibat maraknya laporan dari masyarakat yang sulit mendapat KTP-el.
Fitri sapaan akrabnya langsung melakukan inspeksi mendadak ke seluruh ruangan yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak di jalan Demang Lebar Daun itu, Senin (10/7) petang. Hasilnya cukup mengejutkan, Wawako menemukan ribuan KTP-el yang belum didistribusikan. Termasuk beberapa diantaranya agak janggal, seperti yang ditemukan di lantai dua, ruang pencetakan.
“Ini banyak yang belum di distribusikan kenapa?, kapan lagi karena mereka sudah cukup lama menunggu. Sejak lama Disdukcapil ini menjadi sorotan karena banyaknya laporan yang masuk ke saya dan Pemkot Palembang,” terangnya.
Fitri berharap hal ini harus segera diperbaiki, karena jangan sampai nanti pihaknya melaporkan hal ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait kebobrokan lembaga non vertikal ini.
Apalagi adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum, untuk mendapatkan KTP-el harus bayar Rp 200-500 ribu.
“Pokoknya saya minta semua temuan ini dicatat dan dilaporkan. Kita harus rapat segera untuk ini. Jangan lagi seperti ini. Apalagi sampai betul kalau pegawai disini lakukan pungli. Bisa dipidana. Kami akan buka posko pengaduan terkait masalah kependudukan ini. Segera,” tegasnya.
Dalam sidak yang dilakukan, Fitri menemukan ribuan KTP-el yang belum di distribusikan. Selain itu ada enam KTP-el milik warga yang diduga dicetak tanpa melengkapi ada KK nya dan terakhir ditemukan menemukan KTP selesai cetak yang diajukan pada Januari 2017 lalu.
Menanggapi hal itu Kepala Disdukcapil, Ali Subri, didampingi Sekretaris Dinas Sinta Zahara mengungkapkan, kota Palembang kebagian jatah 10.000 blangko KTP-el beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya telah mengajukan kembali ke pusat, namun belum ditanggapi. Pengajuan itu, untuk mencukupi sekitar 36 ribu lagi yang masih belum dicetak.
“Makanya kita mainkan prioritas. Yang sama sekali belum. Kalau yang sudah tapi rusak atau hilang, akan dicetak belakangan. Dari 10 ribu yang sudah dicetak, sekarang tersisa sekitar 1.800an. Kami ajukan kembali namun belum ditanggapi. Kalaupun sudah, sepertinya akan dikirim 10 ribu juga, masih belum mencukupi,” ujarnya.
Sementara terkait temuan Wawako terkait kejanggalan yang terjadi di Kantornya, Ali subri berdalih hal tersebut bisa saja merupakan permasalahan teknis yang terjadi saat pencetakan.
Laporan: Prima / Humas Pemprov
Editor: Rahma
