MASYARKAT LUBUK ULAK TUNTUT KEADILAN

Related Articles

Litbang Matahati Rilis Hasil Survey, HDCU Terancam Tumbang

November 17, 2024

Pengamat Politik Minta LHKPKPN Mengaudit Seluruh Penyelenggara Pemilukada Sumsel, Karena Anggaran Disinyalir Ajang Proyek

November 15, 2024

Tuntut Pecat Dirut PT.BA, Massa Aksi Juga Desak Pj. Guburnur Sumsel Agar Bank Mandiri Tidak Memberikan Kridit Pada PT.BA

November 8, 2024

EMPAT LAWANG,  Amperasumsel  – Sebelumnya warga Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang kembali mendatangi BPMPD Empat Lawang, namun karena tuntutan belum ditanggapi, warga Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang kembali mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Empat Lawang, Kamis (28/7).

Warga yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berhasil menemui Kepala BPMPD, Alhumaidi karena tidak masuk kerja. Akhirnya warga memutuskan untuk menemui Ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto. “Kami datang untuk minta keadilan, mengapa Hendri belum dilantik. Padahal SK-nya sebagai Pjs Kades sudah keluar dan lebih dulu dari Badarudin,” ujar Bistari, warga Desa Lubuk Ulak.

Dijelaskannya, surat keputusan (SK) pelantikan Pjs Kades atas nama Hendri keluar 20 Juli. Pelantikannya belum dilakukan karena Camat Muara Pinang sedang sakit, sementara surat pelimpahan wewenang ke Sekertaris Camat belum turun. “Tiba-tiba Selasa kemarin pihak Kecamatan Muara Pinang menerima surat SK pengangkatan Badarudin jadi Pjs kades dan surat pencabutan Hendri,” jelasnya.

Mereka meminta sesuai prosedur, bukan benci dengan Badarudin tapi minta Hendri untuk dilantik sebagai Pjs kades karena SK-nya sudah lebih dulu turun. Selain itu kenetralan pemilihan kades mendatang juga terjamin.“Kalau Hendri kami yakin pilkades nanti netral, tapi kalau Badarudin sudah kelihatan nepotismenya, istirnya sendiri calon kades. Bukan kami saja yang menolak ini, hampir seluruh warga menolak Badarudin jadi Pjs kades,” tukasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Empat Lawang, H David Hadrianto mengatakan, kalau masa jabatan kades habis, maka PNS di lingkungan Pemkab Empat Lawang diangkat menjadi Pjs kades sampai pemilihan kades berikutnya.“Keduannya ini sudah benar karena sama-sama PNS, yang dipermasalahkan kenapa ada dua SK dan permasalahan ini kami terima dahulu, nanti diklarifikasikan ke BPMPD. Jika ada unsur politisi salah besar, tindakan warga ini sudah benar,” pungkasnya (Ho)