Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Laporan : Toni R
LAHAT, gemasriwijaya.net – Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Kota Raya Darat Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat mendapat sorotan dari aktivis masyarakat.
Mereka menilai, pelaksana proyek sengaja menutupi informasi ke masyarakat dengan cara tidak memasang papan proyek di lokasi pekerjaan.
Namun berdasarkan informasi dari warga sekitar, proyek tersebut dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Lahat.
“Masyarakat tentu kebingungan untuk mendapatkan informasi proyek tersebut, karena di lokasi kegiatan tidak terpasang papan proyek,” ujarnya.
Selain tidak tersedia papan informasi, pihaknya juga menemui kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut. Salah satunya yakni penggunaan plastik yang tidak menyeluruh di dasaran jalan.
“Kegunaan plastik cor yang pertama yaitu digunakan sebagai alas cor beton. Plastik cor digunakan agar material cor tidak tercampur dengan tanah yang menyebabkan air masuk kedalam pori-pori beton.,”terang dia.
Selain itu, lanjut dia, proyek yang berlokasi di Desa Kota Raya Darat itu juga diduga tidak sesuai standar. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pasir batu yang sengaja digelar di sepanjang jalan.
Aktivis menilai, itu bagian dari siasat pelaksana proyek untuk mengurangi penggunaan cor beton. Pihaknya berharap Pemkab Lahat melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan proyek tersebut sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Sementara, LSM Projamin menyayangkan atas pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, dengan tidak tersedianya papan informasi, membuat masyarakat tidak bisa ikut mengawasi pembangunan secara maksimal.
Dan terkait dengan dugaan upaya pengurangan cor beton dan tidak menggunakan plastik cor dalam pekerjaan itu, pihaknya meminta agar dinas terkait segera mengundang pihak pelaksana proyek.
“Lebih mirisnya lagi dari pihak terkaitpun yang menjadi penanggung jawab anggaran tutup mata dengan keadaan tersebut, hal ini apakah merupakan dampak dari pembiaran apakah memang pengawasnya yang tidak mengerti dengan petunjuk yang ada dalam RAB.” Kata Ketua LSM tersebut pada awak media ini.
Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Projamin menyampaikan bahwa mereka akan tetap mengawasi kinerja tersebut mengawal hingga ke proses hukum, serta apa bila terindikasi tidak sesuai aturan main, maka akan dilaporkan ke pihak terkait yang membidangi pekerjaan tersebut.
“Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Projamin menyatakan akan mengawal proses pembangunan tersebut apabila terindikasi tidak sesuai aturan main maka kami akan laporkan hal tersebut ke inspektorat sebagai pihak yang berwenang atas penghitungan anggaran yang terserap terhadap pembangunan yang dimaksud, dan apabila inspektorat tidak maksimal maka kami akan bawa hal tersebut ke badan pemeriksa keuangan (BPK) agar teraudit secara teliti dan maksimal, dan apabila ada indikasi oknum yang bermain maka kami akan melaporkan oknum tersebut agar di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara republik indonesia.”tegasnya.
Editor : Ivi Hamzah
