Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Author : Ivi Hamzah
LAHAT, Gemasriwijaya.net – Bertempat di gedung serbaguna Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, hari ini Kamis (20-01-2022) Ormas Gerakan Masyarakat Pagaralam Lahat (GEMAPALA) melaksanakan rapat koordinasi mengenai tapal batas antara wilayah kota agung area kabupaten lahat dengan kecamatan Semendo Darat Ulu dan Semendo Darat Timur Kabupaten Muaraenim, sampai saat ini belum ada titik terang sesuai dengan tuntutan Ormas Gemapala. Akan hal inilah di awal tahun 2022, Ormas Gemapala merapatkan keanggotaannya agar apa yang menjadi tujuan dari masyarakat yang tergabung dalam Ormas Gemapala dapat terwujud. Seperti dikatakan Yeri saat memimpin rapat bahwa Ormas Gemapala harus proaktif dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten lahat agar permasalahan soal tapal batas ini dapat diselesaikan dengan secepatnya. Karena menurut Erik sapaan akrabnya, Gemapala sudah dua kali menemui Kemendagri terkait persoalan tapal batas wilayah lahat – Muaraenim atas terbitnya Permendagri no 111 tahun 2019 yang sangat merugikan wilayah kota agung area kabupaten lahat.
“Kita harus pertanyakan pada pemerintah daerah lahat yang katanya sudah mengajukan judicial review Permendagri no 111 tahun 2019 tersebut ke MA, apakah sudah dimasukkan apa belum? Soalnya ini tidak bisa kita diamkan begitu saja,”terang Erik selaku ketua Gemapala tersebut dihadapan para anggotanya.
Mengenai soal perambahan hutan, Ormas Gemapala sudah dua kali juga menemui Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) agar para perambah hutan bukit jambul gunung patah dapat ditindak tegas oleh KLHK. Namun atas laporan Gemapala ke KLHK tersebut sampai saat ini juga belum ada tindak lanjutnya dari KLHK. Padahal semenjak banyaknya perambahan hutan lindung sangat merugikan masyarakat, seperti surutnya beberapa sungai yaitu sungai air mulak, endikat dan beberapa sungai anak lainnya.
“Kita sudah sama-sama mengetahui dengan banyaknya perambah hutan lindung dapat menyebabkan hutan gundul dan banjir, karena penyerapan air tidak ada lagi. Maka dari itu kita minta pada KLHK agar para perambah hutan lindung tersebut dapat ditertibkan,”tegasnya.
Sementara itu, Drs. Purnawarman Kias mantan anggota DPRD Lahat dapil 3 yang juga ikut hadir dalam rapat tahunan Gemapala tersebut, sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Gemapala. Sebagai putra daerah ia sangat mendesak pemerintah daerah kabupaten lahat dan provinsi sumatera selatan agar berperan aktif menyelesaikan tapal batas wilayah ini. Menurutnya apabila soal tapal batas ini tak kunjung selesai maka persoalan ini akan terus berlarut larut. Ia akui menyelesaikan soal tapal batas ini tidaklah gampang, namun pemerintah daerah lahat harus terus berusaha semaksimal mungkin supaya tapal batas ini cepat selesai. Karena yang hak sepenuhnya itu adalah pemerintah daerah lahat yang dimediasi oleh pemerintah provinsi, Ormas Gemapala hanya ujung tombak dalam penyelesaian tapal batas ini, karena masyarakat kota agung dan sekitarnya mempercayakan sepenuhnya soal tapal batas ini melalui Ormas Gemapala ke pemerintah.
“Mari kita dukung agar tujuan dan niat baik ini demi kabupaten lahat dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama,”terang selaku dewan penasehat di Gemapala ini.
Untuk diketahui, dalam peta wilayah batas Kecamatan Semendo Darat Timur, Semendo Darat Ulu sudah banyak masuk wilayah Kecamatan Kota Agung. Berdirinya PT Supreme Energi Rantau Dedap (SERD) berada diwilayah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menurut peta wilayah.
Turut hadir dalam rapat tahunan Ormas Gemapala, Marsi SE MM, Camat Kota Agung, IPTU Hendri Nadi SH Kapolsek Kota Agung, Baktiansyah SP, Anggota DPRD Lahat, Ketua GRPK Sriyono. Dan seluruh keanggotaan Ormas Gemapala.
