Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Laporan : Jack
GEMAS – LAHAT
Perbatasan wilayah antara Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, yang menjadi sengketa tapal batas antara Kecamatan Kota Agung Lahat dan Semendo Darat Ulu (SDU) Muaraenim masih terus berlanjut. Seperti yang dilaksanakan hari ini Rabu (23-12-2020) Ormas Gemapala melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kota Agung. Rapat koordinasi Gemapala ini dilaksanakan di gedung serbaguna yang dihadiri langsung Camat Kota Marsi SE, Kapolsek Kota Agung IPTU Hendri Nadi SH, MH, Danramil 405/09/Kota Agung Kapten CBA Ndaru Wedono, dan tokoh masyarakat.
Yeri Medianya, SH, selaku ketua umum Gemapala dalam sambutannya mengatakan, diadakannya rapat koordinasi ini, bahwa Gemapala menyatakan sikap untuk tidak akan mundur dalam menyelesaikan tapal batas yang sudah diklaim Muaraenim untuk kembali menjadi tanah wilayah Kabupaten Lahat. Oleh sebab itu Gemapala melaksanakan rapat koordinasi ini untuk meminta dukungan dari Forkopimcam Kota Agung, bahwa Gemapala ingin menentukan batas dengan memasang titik koordinat di tapal batas yang sesuai dengan peta wilayah tahun 59 antara Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Muaraenim.
“Kami memperjuangkan hak kami selaku, maka dari itu kami minta dukungan dari semua pihak untuk memperjuangkan persoalan ini,”terangnya.
Masih kata Yeri, bahwa ormas Gemapala akan melaksanakan kegiatan pematokan tapal batas pada tanggal 25-(12-2020) mulai dari perbatasan Desa Rekimay sampai bukit anak gunung.
“Agar pemerintah tahu bahwa PT Supreme Energi Rantau Dedap (SERD) masuk wilayah lahat bukan milik Muaraenim,”tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Marsi selaku
Camat Kota Agung sekaligus putra daerah sangat mendukung penuh atas tuntutan yang dilakukan ormas (Gemapala) Gerakan Masyarakat Pagaralam Lahat. Akan tetapi, selaku pemerintah ia menghimbau kepada Gemapala untuk melaksanakan pematokan soal tapal batas diserahkan kepada pemerintah kabupaten lahat.
“Kami mendukung Gemapala untuk mendorong pemkab lahat dan DPRD agar serius menyelesaikan permasalahan klaim sepihak ini ke pusat, agar permasalahan ini cepat selesai,”ungkapnya.
Ditegaskan kembali oleh camat, bahwa Bupati Lahat Cik Ujang sewaktu penyerahan peta tapal batas pada beliau telah menyatakan bahwa beliau siap mempertahankan hak milik kabupaten lahat.
“Artinya pemerintah kabupaten lahat serius ingin menyelesaikan tapal batas ini, yang terpenting masyarakat tidak mengganggu aktifitas PT SERD,”pintanya.
Sementara itu Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono SIK, melalui Kapolsek Kota Agung IPTU Hendri Nadi, SH, MH, mendorong penuh keinginan ormas Gemapala untuk menyampaikan hak-haknya. Selaku penegak hukum untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat ia menghimbau kepada ormas Gemapala agar tidak melakukan orasi atau kegiatan lainnya di hari libur yang telah ditetapkan pemerintah seperti tanggal 25 -12-, karena hari tersebut hari keagamaan. Mengenai ormas yang ingin merebut kembali perbatasan antara Kecamatan Semendo Darat Ulu dengan Kecamatan Kota Agung, yang menurut Gemapala tapal batas tersebut telah diklaim oleh Kabupaten Muaraenim, pihaknya mendorong Gemapala untuk menyampaikan tuntutannya ke Pemkab Lahat.
“Silahkan sampaikan haknya, akan tetapi tidak mengganggu aktifitas PT SERD, karena perusahaan tidak tahu menahu soal tapal batas,”jelas mantan Kapolsek Jarai ini.
Hal senada juga disampaikan Dandim 0405 Lahat Letkol Kav Syawaf Al Amin SE, melalui Danramil 405/09/ Kota Agung, Kapten CBA Ndaru Wedono,
Kalau memang hak pada dasarnya memang harus di perjuangkan. Akan tetapi hindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
Karena dimasa pandemi covid-19 saat ini, tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang sifatnya melakukan kerumunan seperti unjuk rasa.
“Kami pesankan pada ormas Gemapala agar tidak melakukan pematokan secara sepihak, karena kewenangan tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten,”tambahnya.
Sementara Tokoh masyarakat Sunjuno Bulang, ia selaku putra daerah merasa terpanggil semenjak diketahui bahwa peta wilayah sudah diklaim oleh Pemkab Muaraenim. Karena ia tahu secara turun temurun soal tapal batas. Termasuk tempat berdirinya PT Supreme Energi Rantau Dedap saat ini, yang sampai saat ini hutan tersebut milik SBS atau Marge Kebun Jati. Namun ia sangat berharap,
isi pesan sewaktu di Desa Tunggul Bute, bahwa Bupati lahat mengatakan, kalau memang itu milik kita, sejengkal tanah jangan diserahkan pada orang lain. Atas dasar inilah, ormas Gemapala yakin dan percaya dengan pemerintah kabupaten lahat dapat menyelesaikan soal tapal batas ini dengan secepatnya.
“Kami tunggu perkataan bupati lahat Cik Ujang, apa sesuai dengan janji nunggu Kate betaruh apa tidak,”tandasnya.
Menyikapi beberapa paparan yang telah disampaikan, Andra yang juga selaku ketua PAC Gemacita Kota Agung menyatakan, intinya bahwa saat ini Pemda Kabupaten Lahat sudah tidak mampu menyelamatkan tapal batas yang sudah diklaim oleh Muaraenim tersebut menjadi wilayah lahat kembali. Oleh karena itu, Ormas Gemapala berinisiatif akan melakukan pematokan sendiri tapal batas berdasarkan peta yang telah diserahkan kepada Bupati Lahat.
“Seharusnya polemik ini ditanggapi serius oleh pemerintah agar permasalahan ini cepat selesai,”ujarnya.
Ditambahkan juga oleh Andrawan, Pemkab Lahat harus memberikan kejelasan pada masyarakat soal tapal batas ini, dengan memasang tanda atau ikon lahat di perbatasan, jangan hanya diam sehingga polemik ini makin berlarut larut.
“Permendagri itu bisa dirubah kalau pemerintah serius ingin menyelesaikannya, karena pembuktian tapal batas sudah kita serahkan,”pungkasnya.
Rencana ormas Gemapala yang ingin melaksanakan unjuk rasa atau kegiatan lainnya pada tanggal 25-12-2020 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, menyepakati himbaun dari forum komunikasi pimpinan kecamatan. Terpantau selama rapat koordinasi Gemapala berlangsung situasi aman dan kondusif.
Editor : Ivi Hamzah
