Laporan : Dedi S
GEMAS – MUARAENIM
Ujanmas Baru diduga akibat salah sasaran yang seharusnya dapat bantuan kini terlantar, banyaknya hasil survey dari tim gugus dalam pendataan warga Ujanmas Baru yang seharusnya menerima bantuan, PKH, dan BPNT,
Kades Ujanmas Baru ,Samsir, menjelaskan kepada insan pers saat di sambangi di kantornya, data” yang di ambil selama ini tidak akurat karena diwaktu pendataan tidak melibatkan kepala desa maupun tim desa lainya. Jumat 1/5/2020.
Timbulnya data calon penerima BLT DD sebayak 190 orang, dari hasil survey tim gugus covid 19, diketahui bahwa penerima PKH dan BPNT banyak salah sasaran,dari jumlah 1.800 KK yang menerima PKH,174 KK,di Desa Ujanmas Baru.
“Dan penerima Pkh,dari sejak pendataan tidak pernah berubah bahkan bertambah 36 orang di Thn 2020. Intinya penerima PKH bisa dikatakan permanen,” ungkapnya.
Masih kata Kades, data yang ada dengan tum dapat di adu dengan data sebelumnya, siapa yang seharusnya lebih berhak mendapat bantuan PKH maupun BPNT, dan bantuan lainya yang di gelontorkan pemerintah kepada Masyarakat.
Oleh sebab itu ia berharap kedepannya hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi, karena tidak menutup kemungkinan kalau bantuan salah sasaran, dan pasti yang pertama disalahkan oleh masyarakat adalah pemerintah desa, (Kades).
“Saya selaku kepala desa Ujanmas Baru, kalo bisa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bila ada program bantuan kepada masyarakat lebih pas audit datanya pemerintah desa dilibatkan, karena kami lebih tau tolak ukur ekonomi masyarakat,bukan orang pusat,kabupaten,maupun provinsi”, harapnya.
Terpisah, keterangan lain yang di dapat dari salah satu Angota DPRD Kabupaten Muara Enim, Suprianto, atau yang akrab di panggil”Cip”saat mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, menyatakan banyak terjadi keluhan masyarakat yang memerima program Pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai ( BLT), dan sebagainya, tidak tepat sasaran. Jadi terbalik, yang seharusnya berhak mendapatkan program Pemerintah tersebut mala tidak dapat, sebaliknya yang tidak layak mendapatkan mala terus dapat.
”Ini karena Dinsos Muara Enim masih terus menggunakan Data lama, disinyalir data tahun 2011 ” Jelasnya.
Data keadaan masyarakat itu lanjutnya, harus selalu update setiap tahun karena keadaan, itu tugas Dinas Sosial, Jangan pakai data tembak diatas kuda. Karena keadaan Masyarakat itu setiap tahun pasti berubah. Misalnya ada warga yang sudah meninggal, ada warga yang sebelumnya hidup layak namun karena musibah jadi miskin, atau ada warga yang sebelumnya miskin namun karena dapat rezeki ganti rugi jadi kaya dan sebagainya.
” Jadi kalau Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim masih bertahan dengan data lama, yang mendapatkan program Pemerintah dari tahun ke tahun hanya warga yang itu itu saja, tidak ada perubahan,makan turun naiknya angka kemiskinan di kabupaten muara enim ini kita tidak tau. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang ambaradul ini akan kita bawa dalam rapat komisi secepatnya ”,jelas Cip”
Sementara dari Dinas Sosial, Andi Hartono,mengucapkan terima kasih atas kunjungan salah satu Anggota Dewan dan rekan” media dan ormas yang sudah mau mengingatkan pihaknya.
“Kami disini,dan insyallah kami akan coba perbaiki dan akan lebih serius lagi menangani permasalahan ini’, pungkasnya.
Editor : Ivi Hamzah