Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Laporan : Dedi S
GEMAS – MUARA ENIM
Pemerintah Kabupaten Muara Enim di mata masyarakat terkesan loyal dan boros dalam urusan perut alias makan dan minum dari pada untuk urusan perbaikkan gizi balita. Hal tersebut dikatakan tegas oleh Drs. Rangga Guritno aktivis pegiat anti korupsi untuk mendesak kepada Kejati Sum-Sel usut dugaan korupsi di RSUD Rabain anggaran tahun 2017.
Dikatakan Rangga, terlihat dari pos anggaran makan minum bagi sejumlah tamu dan pejabat Pemkab Muara Enim yang bisa dibilang cukup besar dari pada realisasi pos anggaran untuk perbaikan gizi balita dan ini diduga ladang empuk pejabat RSUD.
“Pada anggaran Tahun 2017, dimana Pemkab Muara Enim telah menganggarkan belanja makanan dan minum sebesar Rp 14.495.187.900,00. (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Rupiah ) Dari pos anggaran miliaran tersebut. Sementara untuk ranking pertama diduduki oleh belanja makanan dan minuman kegiatan (sosialisasi/ seminar/ penyuluhan/ audiensi) sebesar Rp 8.581.690.400,00. (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah ),” ujarnya. Beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data, kegiatan belanja anggaran APBD 2017/2018 antara lain:
1.Belanja makanan dan minuman pelatihan (Diklat/ Bimtek/ Kursus/ Workshop) Rp 2.016.030.500,00,
2.Belanja makanan dan minuman rapat Rp 2.200.235.000,00,
3.Belanja makanan dan minuman tamu Rp 1.040.159.000,00,
4.Belanja bahan makanan dan minuman rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 514.359.000,00,
5.Belanja makanan dan minuman Dokter Residen/Supervisor/Tenaga Berisiko Tinggi(RSUD) Rp 21.024.000.00
6. Sedangkan belanja makanan dan minuman gizi balita direalisasikan cuma sebesar Rp 121.690.000,00.”
Dirinya bersama rekan kerjakannya lanjut Rangga, dari komite anti korupsi dalam waktu dekat akan menggelar aksi demo di Kejati Sum-Sel dan akan memberikan laporan ini untuk ditindaklanjuti oleh Kajati Sumsel.
” Berkas memang akan kita berikan kepada pihak penegak hukum,” tuturnya.
Ditambahkan DY, dari penjelasan rekan kita Rangga, patut dibenahi kinerja para pejabat, jangan hanya mementingkan diri sendiri lalu tidak mempedulikan rakyat kecil.
“Gizi balita itu yang harus dicukupi dengan baik termasuk makan untuk para pasien harus dibesarkan anggarannya oleh pemerintah karena mereka dibayar (digaji) oleh hasil keringat masyarakat dengan mereka membayar pajak,” tegasnya.
Terpisah PLT Direktur RSUD Rabain Dr.Yan Riadi saat dikonfirmasi melalui pesan WA dan telpon belum bisa memberikan hak jawabnya hingga berita ini diturunkan. Kamis, (11/7/2019).
Editor : Ivi Hamzah
