Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Laporan : TIM
Gemas-Palembang
Calon Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan (PWI Sumsel) periode 2019-2024, Jon Heri Mardin SSos yang mulai akrab disapa Don Jon, memotivasi para pewarta untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Don Jon juga mengimbau agar wartawan yang tergabung dalam PWI Sumsel tidak terprovokasi dengan sejumlah isu tak sedap yang diembuskan oknum pendukung kandidat ketua umum lainnya yang menganggap UKW kerap dijadikan ajang bisnis. Menurut Don Jon, tahun 2019 nanti UKW harus berjenjang dari Muda, Madya, dan Utama.
Dijelaskannya, UKW yang akan digelar dalam waktu dekat ini atas permintaan mandiri beberapa pemimpin redaksi media. Itu karena pada 2019 nanti sudah tidak bisa lagi langsung ikut UKW utama kalau belum ikut muda dan madya.
“PWI Sumsel hanya sebagai panitia daerah. Karena tidak sempat menggandeng sponsor yang membantu kegiatan ini, maka mereka berani keluar biaya sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan UKW ajang bisnis terselubung, itu tidak benar. Saya siap berdiskusi dengan wartawan yang belum mengerti tentang UKW,” terang Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumsel itu, dalam siaran persnya yang diterima media ini, Rabu (19/12).
Masih kata dia, UKW didasari kebijakan Dewan Pers yang telah menerbitkan Surat Edaran baru tentang revisi dan penambahan materi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Surat bernomor 4/DP/SE/XI/2018 itu ditandatangani pada 13 November 2018. Sebelumnya, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 sebagai pemutakhiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
“Jadi awalnya UKW itu dari kesepakatan pemilik koran besar secara nasional saat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2010 di Kota Palembang. Kesepakatan itu namanya Piagam Palembang yang isinya antara lain Standar Kompetensi Wartawan dan Perusahaan Pers. Mulai dari Piagam Palembang itulah Dewan Pers bersama PWI melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan dan Verifikasi Standar Perusahaan Pers,” paparnya.
Untuk UKW yang akan diuji, lanjut dia, yakni wartawan yang sudah melakukan tugas kewartawanannya paling tidak selama dua tahun.
“Jadi UKW itu adalah rekonstruksi tugas wartawan, apakah sudah mencapai standardisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pers,” tegasnya.
Dirinya juga menjelaskan, UKW berbeda dengan pendidikan yang dilakukan PWI terhadap pengetahuan jurnalistik wartawan. Misal Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang dilakukan PWI pusat bekerja sama dengan PWI Provinsi. Di SJI pun ada ujiannya sebab ada peserta dinyatakan tidak lulus.
“Jadi kalau ada pendapat mengatakan UKW seharusnya ada pendidikan terlebih dahulu, saya sangat menyesalkan pendapat seperti itu. Sebab yang mengaku berprofesi wartawan dan apalagi sudah melaksanakan tugas jurnalistik ini selama puluhan tahun kok mengagap UKW sebagai momok sehingga cukup ditakuti. Padahal UKW itu hanya melihat yang melakukan tugas jurnalistik apakah sudah standar. Menurut saya, kalau mau profesi wartawan eksis di mata publik, harus profesional,” tandasnya.
Hasil investigasi tim pemenangan Don Jon, UKW ternyata menjadi masalah bagi segelintir oknum yang mengaku profesinya wartawan. Hal itu diketahui dari rekaman diskusi antara “wartawan” dengan salah satu tokoh yang diduga (tim) calon ketua PWI Sumsel lainnya. Dalam rekaman berdurasi 21.06 menit itu menggambarkan curhat oknum wartawan kepada sang tokoh.
“Sebenarnya masalah ini ditujukan kepada Dewan Pers atau orang-orang pengurus PWI baik tingkat Pusat maupun Daerah supaya UKW itu dapat ditinjau kembali karena sudah banyak memakan korban. Selain itu, UKW dijadikan sebagai ajang bisnis. Di daerah saya banyak yang gugur. Mereka banyak kehilangan uang. Mereka langsung diujikan. Seharusnya benar kata bapak tadi, disekolahkan, dididik dulu, ada pembekalan, baru di-UKW-kan. Kalau mereka-mereka sudah puluhan tahun jadi wartawan mau UKW itu tidak etis. Yang paling meresahkan, akan jadi kenyataan, instansi pemerintah dengan sesuka hatinya tidak melayani (wartawan) yang tak punya kartu UKW. Seolah-olah kartu biru dari PWI tidak berlaku, yang berlaku kartu putih (UKW dari Dewan Pers),” begitu isi pernyataan sumber yang tidak diketahui namanya dan beredar di jejaring WhatsApp.
Sementara itu, kritik terhadap UKW itu mengundang kemarahan Ketua PWI Sumsel H Ocktap Riyadi yang kebetulan menyamar dan berada di dalam grup WhatsApp tersebut. Dirinya langsung mengklarifikasi pernyataan sejumlah oknum dalam diskusi di grup tersebut.
“Yang tidak butuh UKW silakan tapi jangan jelek-jelekkan PWI. Keluar saja dari PWI itu lebih baik. Maaf kami tidak membisniskan UKW. Anda tidak suka jangan menuduh membisniskan UKW. Silakan kalian mendukung calon masing-masing tapi jangan menjelek-jelekkan orang lain dan pengurus PWI sekarang,” tulisnya.
Editor : IVI HAMSYAH
