Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
Laporan : Tim
GEMAS – JAKARTA
Setelah sebelumnya Badan Penelitian Asset Negara Aliansi Indonesia melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, kini Aliansi Indonesia menyasar Kabupaten OKI Sumatera Selatan.
Menurut Ust. M. Kanda Budi Setiawan dan Tim dalam realesenya yang diterima, disinyalir kuat adanya dugaan penyalahgunaan dan atau markup Dana APBDes sejumlah 314 Desa dalam 18 Kecamatan yang patut diduga merugikan uang Negara milyaran rupiah.
Berdasarkan temuan fakta di lapangan, kata Budi, adanya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa yang menggunakan biaya Rp. 7.000.000 per desa khusus dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan total biaya dikeluarkan Rp. 7.000.000 X 314 Rp. 2.198.000.000, sedangkan biaya untuk pelatihan diluar Provinsi Sumatera Selatan dipotong kembali Rp. 18.000.000 per desa dengan total biaya 18.000.000 X 314 Rp. 5.652.000.000. Ada lagi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) seperti pengadaan Laptop dan Printer Rp. 8.000.000, per desa, dan buat papan/baner pengumuman APBDes Rp.7.000.000 per desa.
Tidak cukup sampai disitu masih ada lagi pengadaan buku bacaan anak anak untuk perpustakaan desa sebesar Rp. 7. 000.000 per desa yang dianggap tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, dan buku yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan.
” Yang jelas kuat dugaan bagi Tim Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, hal tersebut adalah bentuk tindakan pemborosan uang Negara alias Korupsi yang sudah dibungkus begitu rapi, terkoordinir, dan dipasilitasi oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI, yang diduga Bupati dan Kapala Dinas PMD pura – pura tidak tahu, tutup mata dan tutup telinga.
Praktek penyalahgunaan dan markup dana APBDes itu melibatkan oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKI,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Budi, sesuai dengan topuksi Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia sebagai sosial kontrol dan berperan aktif dalam pengawasan Dana Desa yang dikucurkan baik dari APBN dan APBD, apa bila ditemukan ada segelitir oknum pejabat pemerintah yang menyalah gunakan jabatan atau wewenang, merugikan keuangan Negara, tidak ada kata lain, lihat, lawan, laporkan karena Korupsi adalah musuh kita bersama, dan kita wajib hukumnya perangi para koruptor tanpa ada tebang pilih.
“Sesuai dengan surat kami Nomor RRA/0231/B/BPAN -AI/SS/XI/2018 dengan perihal Laporan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kabupaten OKI dari 2016 sampai 2018, sudah melaporkan kasus ini ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta (26/11).
Dan selanjutnya biarlah Tim KPK RI yang bekerja untuk memanggil, mempertanyakan dan memproses secara hukum Bupati OKI, Kapala Dinas PMD OKI, 18 Camat, dan 314 Kades yang terlibat,” Pungkasnya dengan tegas.
sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Ibu Pungky sebagai Staf KPK RI, membenarkan sudah menerima surat pengaduan dari Aliansi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terkait dugaan Korupsi Dana Desa, adapun pengaduan yang sudah masuk di Kantor KPK RI yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 30/2002 KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penututan terhadap tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No.31/1999 yang telah diubah dengan UU. No. 20/2002 Tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan: aparat penegak hukum, penyelengara Negara dan orang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana korupsi.
” Selanjutnya biarkan Tim Penyidik KPK yang bekerja untuk menindaklanjuti laporan dari Aliansi Indonesia Sumatera Selatan tersebut diatas, yang pasti setiap laporan Tindak Pidana Korupsi yang sudah masuk di Kantor KPK itu adalah target,” Pungkasnya, Selasa, (4/12/2018)
Editor : Ivi Hamzah
