3 Tahun Berturut Turut, Lahat Raih WTP

LAHAT, Ampera Sumsel – Tiga tahun berturut-turut, Kabupaten Lahat mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yakni 2014, 2015 dan 2016.
Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE  didaulat menyampaikan sambutan, mewakili bupati/walikota di Sumsel. Ketua DPD Gerindra Sumsel ini menegaskan, predikat WTP ini didapat dengan profesionalisme keuangan.  Tidak ada unsur rekayasa ataupun main mata.
Kalaupun ada pemberitaan ahir-ahir ini yang menyoal OTT terhadap pegawai BPK, itu hanya dilakukan oleh oknum bukan lembaga. “Profesionalisme kerja orang BPK ini tidak main-main,” ujar Aswari, usai menerima Opini WTP, di Gedung BPK RI perwakilan Sumsel, Kamis (31/5).

Menurut Aswari, Kabupaten Lahat baru mendapatkan WTP pada periode kedua era kepemimpinanya. Kalaupun predikat ini bisa di beli, di era pertama kepemimpinanya dipastikan Lahat sudah mendapatkan predikat. “Kalau predikat ini bisa di beli saya kira di periode pertama saya menjabat pasti WTP,” imbuhnya
Tak cuma itu, karena keprofesionalisme BPK pula, setiap kegiatan yang diadakan oleh BPK jarang sekali diwakili. Selalu bupati atau Ketua DPRD datang. Ini menandakan, begitu pemerintahan menghormati lembaga BPK. Disisi lain Aswari mengapresiasi adanya kerjasama dan hubungan baik antara eksekutif dengan legislatif. Tak lupa dia juga mengafresiasi kinerja Badan Keuangan Lahat yang maksimal mengelola dan menyusun keuangan daerah hingga berturut-turut mendapatkan predikat WTP.
Tapi dia mengingatkan untuk tidak puas diri. Masih banyak program dan kinerja lain yang harus diberikan kepada masyarakat.
Sebelumnya Kepala BPKRI Perwakilan Sumsel Maman Abdurachman menuturkan, kerja keras mereka selama ini tercoreng oleh oknum auditor BPK yang kena OTT. “Ini tsunami buat lembaga kami. Dari 2000 auditor BPK se Indonesia 2 orang melakukan kesalahan,” ujarnya.
Untuk itu dirinya mengharapkan kerjasama dengan bupati/walikota, jika ada oknum auditornya yang melakukan hal serupa, diminta melapor. Pada saat itu juga dirinya memastikan akan menindak hukum yang bersangkutan.
Ditegaskannya, tidak mudah membangun opini yang baik. Pun untuk proses pemberian WTP tidak sembarangan. Fase pertama tim BPK berangkat ke kabupaten/kota, selanjutnya hasil tim ini di turun di bawah dan dibahas satu persatu dan kata perkata. Nah, jika sudah acc dilanjutkan ke tim pengendalian yang juga membedah laporan keuangan tersebut kata perkata satu pesatu.
Selesai dari situ, laporan tadi diberikan ke wakil penanggungjawab. Saat ditangan wakil penanggungjawab di bedah lagi satu persatu.
Jika lolos diwakil penanggungjawab, laporan diteruskan ke tim review. “Disini didiskusikan secara terbuka. Tidak ada rekayasa,” singkatnya.
Setelah selesai di tim review, laporan tadi diserahkan kepadanya. Dirinyapun tidak langsung acc tapi mempelajari satu persatu bahkan kata demi katapun di pelajari. “Kami bekerja sampai 24 jam. Kami ingin juga solat taraweh di rumah bersama keluarga, tapi karena ini tugas negara sementara itu terpaksa di abaikan,” ujarnya.
Karenanya dia menyayangkan ulah oknum auditor yang mencoreng citra lembaga BPK. Maman juga meminta pemerintah daerah tidak memberikan fasilitas apapun jika timnya turun, olehkarena tim itu ada dananya sendiri
Sementara itu,  Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lahat, H Haryanto SE MM MBA mengatakan, ada 7 item yang menjadi penilaian. Yakni laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran. Selanjutnya neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan akuitas dan catatan atas laporan keuangan. “Tujuh point ini harus terpenuhi,” ujarnya.
Dia berharap prestasi ini bisa terus dipertahankan. Ini butuh kekompakan dan kerja keras dari tim.

(Prima)