Gema Sriwijaya www.gemasonline.net
Related Articles
LAHAT, AmperaSumsel – Belakangan ini, di tatanan kepemerintahan kabupaten Lahat tengah mengalami ‘guncangan’ hebat, khususnya di segi penyusunan, penganggaran dan juga hingga ke pengalokasian anggaran rutin. Tak sedikit memang, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat, akan pemotongan dana bagi daerah-daerah yang ada, dan untuk Lahat sendiri terjadi pemotongan hingga kisaran Rp.600 miliaran.
Bukan hanya kemudian tim penyusunan dan penganggaran daerah mesti memutar otak, dalam mengalokasikan dana yang ada, dikaitkan dengan rencana yang sudah ada sebelumnya, disektor pembangunan, pekerjaan fisik dan non fisiknya. Belakangan, diketahui bisa dikatakan, hampir disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga terpaksa ‘mengorbankan’ kepentingan belanja publikasi kepada rekan-rekan media.
Kondisi ini juga kemudian berdampak kepada perusahaan pers dan media yang notebenenya selama ini juga sudah menjalinkan kerjasama dengan pihak pemkab, baik itu dalam bentuk penjualan pemberitaan ataupun kepentingan bisnis lainnya, seperti iklan dan semacamnya. “Intinya kami faham dan memaklumi akan kondisi yang ada, dan ini bukan hanya terjadi di Lahat saja, melainkan juga didaerah lainnya di Indonesia. Akan tetapi, kiranya kepada masing-masing SKPD tak juga serta merta memangkas habis semua alokasi kerjasama dengan pihak media massa ataupun perusahaan pers,” beber Ketua PWI Lahat, Ishak Nasroni dimintai komentarnya.
Dilanjutkannya, dirinya selaku Ketua PWI di Lahat akan sangat menyayangkan jika kemudian pemangkasan yang ada benar-benar bersifat menyeluruh. Karena walau bagaimanapun, peran media massa dalam jalannya roda pembangunan juga ada dan bisa dikatakan besar andilnya, apakah itu mengenai informasi negatif bahkan informasi positif yang ada. “Pada dasarnya, kami memang tetap mendukung semua kebijakan pemerintah. Hanya saja, kiranya baik itu bupati atau tim penyusun anggaran, hingga ke masing-masing SKPD yang ada, bisa lebih bersikap arif dan bijak, sehingga kerjasama dan kondusifitas kawasan akan tetap terjaga kedepannya,” tegas Ishak Nasroni lagi.
Supelmen, salah satu wartawan senior di Lahat juga mengaku, jika memang kebijakan pemangkasan dana mesti ada dan tak bisa dihindari lagi, itu jelas mesti didukung. Dirinya justru berpendapat, jika memang kemudian pihak pelaku usaha pers tak bisa menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah, bisa sesegera mungkin melakukan inisiatif dan terobosan pemikiran baru lainnya. “Kita jelas mesti kreatif. Kalo tak bisa kerjasamo dengan pemerintah, kan masih banyak pihak swasta. Akan tetapi, peran pers dilapangannya terhadap kebijakan dan jalannya pembangunan, terutama fungsi kontrol, bisa tetap dilaksanakan, sesuai kode etik dan aturan undang-undang yang ada,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penerimaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lahat, H Haryanto MM saat dikonfirmasi sebelumnya mengenai hal ini memang mengakui kondisi yang ada. Dimana Lahat dan juga hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami hal serupa. Oleh karenanya, ini jelas mesti disikapi dengan bijaksana. “Mau tak mau, kita jelas mesti menghitung kembali dan bahkan sedikit bekerja keras lagi, terutama dalam hal rencana kerja dan pembangunan yang ada. Dampaknya jelas signifikan, akan tetapi tetap mesti dihadapi, termasuk ke rekan-rekan media,” pungkasnya singkat.
Photo/Naskah : (RUS)
Editor : (NOP)
